Forest View

Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan gencar menggulirkan Revolusi Hijau. Didukung penuh oleh Kepala Dinas Kehutanan Dr. Hanif Faisol Nurofiq sejak awal tahun lalu Revolusi Hijau dijadikan andalan strategis instnasinya. Sahbirin sendiri sering mendeklarasikan  REVOLUSI HIJAU satu paket dengan slogan TANAM, TANAM DAN TANAM UNTUK ANAK CUCU KITA. Tidak Jelas benar, apakah Revolusi Hijau ini memang akan mengubah tatanan  seperti kata REVOLUSI yang berarti merubah tatanan secara seketika seperti yang dimaksud daslam kamus-kamus  ataukah sekedar jargon. Menurut Hanif, Revolusi Hijau meupakan upaya masif untuk membangkitkan  dan menggelorakan semangat menanam kepada masyarakat luas. Saat ini telah dibuat MOU antara Dinas Kehutanan Kalsel dengan SOPD-SOPD Pemerintah Provinsi Kaliamnatn Selatan untuk menggiatkan penanaman pohon dalam rangka revolusi hijau ini. Di tingkat Kabupaten Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan telah bergerak dan akan terus menja

Penetapan tarif masuk suatu kawasan wisata menjadi penting karena tidak hanya berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat sebagai pengguna untuk membayar. Pemerintah Daerah berkepentingan dengan penerimaan PAD dari retribusi karcis masuk atau rebusi jasa usaha untuk membiayai pemerintahan otonomnya. Di sisi lain kebutuhan masyarakat akan hiburan dibatasi kemampuan keuangannya dan kemauan untuk membayar ( willingnes to pay ). Kedua sisi tersebut   perlu diakomodir dalam tarif secara seimbang. Penetapan yang kurang seimbang bisa menyebabkan tarif terlalu mahal atau terlalu murah. Tarif terlalu mahal   tidak terjangkau, akibatnya sepi pengunjung. Terlalu murah, pengunjung berlimpah melebihi kapasitas ( overload ) obyek menderita   memungkinkan suatu usaha   obyek wisata menjadi tidak terurus atau sepi pengunjung.     Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan perubahan (kenaikan)   tarif masuk kawasan wisata

( Sebuah renungan pendek ) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melepas liarkan empat ekor bekantan (Nasalis larvatus)  Sabtu 18/2/2017 di sebuah delta kecil di tengah Sungai Barito Kalimantan Selatan. Acara seremonial itu seperti melonggarkan napas yang sesak ditengah santernya berita pembantaian orangutan ( Pongo  pygmaeus ) oleh sekelompok karyawan perkebunan sawit di Kapuas. Pelepas liaran monyet belanda berhidung bangir itu diartikan sebagai upaya mengkonservasi satwa liar endemik Pulau Borneo. Menteri LHK melepas liarkan Bekantan (Photo Radar Banjarmasin) Sementara nasib orangutan  yang di dunia international sering disebut Bornean orangutan keadaannya sungguh sangat nelangsa . Pemerhati satwa liar yang dikutip Tempo online (2016) memperkirakan orangutan di Pulau Borneo ( Indonesia dan Malaysia) hanya tersisa kuräng lebih 100 ekor såja . Ditengarai  tahun 2025 akan punah . Hutan hujan tropik yang menjadi habitat orangutan sebagian sudah dikonversi menjadi  kebun s

Seiring gegap gempita reformasi (akhir 1998 sampai 2000 an)   kalangan birokrasi tersihir oleh istilah reinventing government , kurang lebih maknanya menggeser perilaku birokrasi yang dulu ambtenaar menjadi lebih melayani. Apa hubungannya dengan kemandirian fiskal? Kecenderungan rasio kemandirian fiskal dapat diamati dengan menyusun seri data kemandirian dari tahun ke tahun. Bilamana trend kemandirian menunjukkan gejala meningkat artinya pertanda baik bagi daerah otonom. Sebaliknya jika trend turun sedangkan fundamental ekonomi menunjukkan kestabilan, itu artinya pertanda buruk. Hal itu dapat diartikan suatu daerah kesulitan mencukupi pembiayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit untuk menyikapinya. Langkah-langkah efektif yang bisa diambil tentusaja   dari sisi komponen PAD. Komponen PAD yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaya

Sumberdaya Alam bisasanya menjadi obyek utama peningkatan PAD Berbanding terbalik dapat diartikan semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin kecil   bantuan yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Secara kepemerintahan kondisi ini cukup memberi alasan pengambil kebijakan anggaran untuk menganggap daerah tersebut mampu membiayai sendiri roda pemerintahannya. Itulah yang dimaksud mandiri secara fiskal. Itu pula yang dikendaki oleh Undang-undang pemerintahan daerah. Otonomi tidak saja berarti mengatur pemerintahannya sendiri tetapi juga membiayai roda pemerintahannya. Ada yang menarik dari besar kecilnya PAD ini. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, mengaitkan besar kecilnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pasal 8).  Biaya Penunjang Operasional dimaksud oleh PP 109/2000 adalah untuk membiayai koordinasi , penangulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tu

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering dipahami keliru oleh berbagai kalangan. Hal Ini dapat terjadi karena kekeliruan pemahaman. Naiknya PAD dipandang sebagai peningkatan kontribusi Daerah kepada keuangan Negara (pemerintah pusat), sehingga sepantasnya Pemerintah memberi ganjaran ( reward ) berupa kucuran dana yang lebih untuk pemerintah daerah. Era otonomi sekarang ini pandangan di atas menjadi tidak pas. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah   mengamatkan perlunya daerah secara otonom membiayai sendiri roda pemerintah dan pembangunan. Suatu daerah dapat dikatakan mampu menjalankan otonomi jika kemandirian fiskalnya baik. Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).  K emandirian fiskal (baca kemandirian keuangan) daerah tampak dari besarnya   Pendapatan Asli Daerah (PAD)   dibanding Pendapatan Daerah dari sumber lain. Pendapatan dari Sumber lain dalam hal ini bisa berupa