Translate

Friday, March 3, 2017

MENAIKKAN TARIF KARCIS OBYEK WISATA ALAM, PERHATIKAN 3 HAL INI



Penetapan tarif masuk suatu kawasan wisata menjadi penting karena tidak hanya berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat sebagai pengguna untuk membayar. Pemerintah Daerah berkepentingan dengan penerimaan PAD dari retribusi karcis masuk atau rebusi jasa usaha untuk membiayai pemerintahan otonomnya. Di sisi lain kebutuhan masyarakat akan hiburan dibatasi kemampuan keuangannya dan kemauan untuk membayar (willingnes to pay). Kedua sisi tersebut  perlu diakomodir dalam tarif secara seimbang. Penetapan yang kurang seimbang bisa menyebabkan tarif terlalu mahal atau terlalu murah. Tarif terlalu mahal  tidak terjangkau, akibatnya sepi pengunjung. Terlalu murah, pengunjung berlimpah melebihi kapasitas (overload) obyek menderita  memungkinkan suatu usaha  obyek wisata menjadi tidak terurus atau sepi pengunjung.   
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan perubahan (kenaikan)  tarif masuk kawasan wisata alam diantaranya ;
1.  Kemampuan masyarakat
Kemampuan masyarakat dapat dikenali dari Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Angka ini bisa didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2.  Angka inflasi
      Kenaikan harga barang dan jasa di suatu negara /daerah, secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Lebih jauh angka inflasi berguna untuk menetapkan perkiraan harga barang bahkan harga proyek. Angka inflasi dapat diperoleh dari BPS.
3.  Eskalator Harga
Merupakan suatu angka yang menunjukkan kelipatan tingkat harga pada tahun berkenaan dibanding tahun dasar. Tahun dasar hendaknya ditetapkan terlebih dahulu. Penentuan eskalator harga harus didasarkan pada data series dari tahun ke tahun.
Salah satu sudut di Pantai Minahasa Utara
Unsur-unsur lain yang berpengaruh adalah potensi pasar yang akan dibidik. Pasar meliputi segmen pasar, cakupan dan daya beli segmennya. Kadang kala kegagalan memasarkan obyek wisata adalah diantaranya keliru menetapkan pasarnya. Suatu obyek wisata mungkin harus dijual secara paket dengan obyek wisata lainnya dan melibatkan berbagai jasa lain seperti hotel, tour - travel, pendidikan  bahkan promosi di media sosial.

Sunday, February 26, 2017

BU MENTERI, BEKANTAN DAN ORANGUTAN

( Sebuah renungan pendek )

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melepas liarkan empat ekor bekantan (Nasalis larvatus)  Sabtu 18/2/2017 di sebuah delta kecil di tengah Sungai Barito Kalimantan Selatan. Acara seremonial itu seperti melonggarkan napas yang sesak ditengah santernya berita pembantaian orangutan (Pongo  pygmaeus ) oleh sekelompok karyawan perkebunan sawit di Kapuas. Pelepas liaran monyet belanda berhidung bangir itu diartikan sebagai upaya mengkonservasi satwa liar endemik Pulau Borneo.
Menteri LHK melepas liarkan Bekantan (Photo Radar Banjarmasin)

Sementara nasib orangutan  yang di dunia international sering disebut Bornean orangutan keadaannya sungguh sangat nelangsa. Pemerhati satwa liar yang dikutip Tempo online (2016) memperkirakan orangutan di Pulau Borneo ( Indonesia dan Malaysia) hanya tersisa kuräng lebih 100 ekor såja. Ditengarai  tahun 2025 akan punah. Hutan hujan tropik yang menjadi habitat orangutan sebagian sudah dikonversi menjadi  kebun sawit. Mereka terdesak ke arah kawasan yang masih banyak pohon besar untuk berlindung. Ketika sumber pakannya mulai berkurang mereka kembali mendatangi habitat lamanya yang sayang telah berubah menjadi larikan pokok-pokok sawit. Kawanan penjaga kebun mengganggap orangutan menyerbu layaknya hama, harus ditumpas.
Orangutan Kalimantan (Photo IUCN)
Entah karena daging sapi, kambing, kerbau harganya tak terjangkau, setelah dibunuh orangutan itu pun dimakan pula. Kejam ? Entahlah, terserah anda såja. Etnis tertentu di Kalimantan memang ada yang biasa mengkonsumsi jenis- jenis kera termasuk bekantan dan orangutan. Media ramai mewartakan,..."Indonesian orangutan killed and be eaten..." atau  “…orangutan hunt for meat …” dunia  pun terperangah karenanya. Kalangan tertentu bisa saja mengipas-ipasi, menjadikan berita ini untuk menekan pihak lain dengan tujuan tertentu. Setali tiga uang, nasib bekantan tak kalah mengenaskan. Keberadaan satwa ini menyusut tajam dalan 30 tabun terakhir.  International Union for Conservation Nature (IUCN) sejak 2008 dalam redlistnya telah menggolongkan monyet ini ke dalam status endangered  atau genting.  Populasinya  merosot hingga mencapai 40 % tiap tahunnya.

Akan halnya dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kiranya pelepas liaran bekantan tidak menjadi sarana berhura-hura layaknya selebrita yang mengiklankan produk kosmetika. Semoga bukan perang media semata. Jika itu yang terjadi alangkah ironisnya.  Orang-orang dengan kesadaran sempurna, meyakini siapa yang menguasai media, dia lah yang menguasai dunia. Siapa yang eksis di media massa, mampu membentuk opini dunia. Manusia memakan orangutan,  tentu sebuah berita , latar belakangnya  bisa karena sensasinya atau ungkapkan keprihatinan akan kemanusiaan.  Berita pelestarian alam bisa jadi adalah amunisi pihak tertentu untuk mempengaruhi opini global. Indonesia semakin tidak becus mengurus hutan, lalu di pergaulan dunia makin lemah nilai tawarnya. Sebagai good boy, selama ini Indonesia memang dikenal patuh membayar utang luar negerinya. Sebagai pengutang yang setia, dengan nilai tawar yang rendah amat mudah diapa-apain kebijakan ekonominya sesuai keinginan pemodal. Sementara yang menjadi obyek berita tak persah berubah nasibnya. Sang bekantan tetap rentan kepunahan dan Sang Orangutan   akan tinggal menjadi catatan di buku-buku sekolahan.  

Wednesday, February 8, 2017

PAD vs REINVENTING GOVERNMENT



Seiring gegap gempita reformasi (akhir 1998 sampai 2000 an)  kalangan birokrasi tersihir oleh istilah reinventing government, kurang lebih maknanya menggeser perilaku birokrasi yang dulu ambtenaar menjadi lebih melayani. Apa hubungannya dengan kemandirian fiskal?
Kecenderungan rasio kemandirian fiskal dapat diamati dengan menyusun seri data kemandirian dari tahun ke tahun. Bilamana trend kemandirian menunjukkan gejala meningkat artinya pertanda baik bagi daerah otonom. Sebaliknya jika trend turun sedangkan fundamental ekonomi menunjukkan kestabilan, itu artinya pertanda buruk. Hal itu dapat diartikan suatu daerah kesulitan mencukupi pembiayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit untuk menyikapinya.
Langkah-langkah efektif yang bisa diambil tentusaja  dari sisi komponen PAD. Komponen PAD yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  Meningkatkan penerimaan daerah dari masing-masing komponen PAD tersebut tergantung potensi tiap-tiap daerah dan konsekuensinya pula.
Hal  penting yang  dapat dikembangkan untuk peningkatan PAD adalah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah. BUMD dapat dioptimalkan kinerjanya untuk mendukung pemasukan daerah dari sebagain hasil usahanya.  Osborne dan Gaebler (1996) mengemukakan 10 prinsip mereka-reka ulang kepemerintahan, populer dikenal sebagai reinventing government. Dua prinsip yang agaknya relevan dengan pengelolaan PAD ;
-  Earning rather than spending
 Pemerintah dituntut memberi bobot kegiatannya tidak sekedar  membelanjakan uang  tetapi juga berfokus memperoleh pendapatan. Disinilah peran BUMD dan peranserta swasta perlu dioptimalkan.
-  Meeting the Needs of Customer, not be Bureaucracy
 Kegiatan pelayanan masyarakat sesuai  kebutuhan riil, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat  direspon secepat mungkin bahkan jika kebutuhan tiba-tiba bergeser dari pola yang sudah diamati. Konsekuensinya pelayanan harus mengacu kepada standar yang jelas dan terukur.