Translate

Wednesday, February 8, 2017

PAD vs REINVENTING GOVERNMENT



Seiring gegap gempita reformasi (akhir 1998 sampai 2000 an)  kalangan birokrasi tersihir oleh istilah reinventing government, kurang lebih maknanya menggeser perilaku birokrasi yang dulu ambtenaar menjadi lebih melayani. Apa hubungannya dengan kemandirian fiskal?
Kecenderungan rasio kemandirian fiskal dapat diamati dengan menyusun seri data kemandirian dari tahun ke tahun. Bilamana trend kemandirian menunjukkan gejala meningkat artinya pertanda baik bagi daerah otonom. Sebaliknya jika trend turun sedangkan fundamental ekonomi menunjukkan kestabilan, itu artinya pertanda buruk. Hal itu dapat diartikan suatu daerah kesulitan mencukupi pembiayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit untuk menyikapinya.
Langkah-langkah efektif yang bisa diambil tentusaja  dari sisi komponen PAD. Komponen PAD yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  Meningkatkan penerimaan daerah dari masing-masing komponen PAD tersebut tergantung potensi tiap-tiap daerah dan konsekuensinya pula.
Hal  penting yang  dapat dikembangkan untuk peningkatan PAD adalah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah. BUMD dapat dioptimalkan kinerjanya untuk mendukung pemasukan daerah dari sebagain hasil usahanya.  Osborne dan Gaebler (1996) mengemukakan 10 prinsip mereka-reka ulang kepemerintahan, populer dikenal sebagai reinventing government. Dua prinsip yang agaknya relevan dengan pengelolaan PAD ;
-  Earning rather than spending
 Pemerintah dituntut memberi bobot kegiatannya tidak sekedar  membelanjakan uang  tetapi juga berfokus memperoleh pendapatan. Disinilah peran BUMD dan peranserta swasta perlu dioptimalkan.
-  Meeting the Needs of Customer, not be Bureaucracy
 Kegiatan pelayanan masyarakat sesuai  kebutuhan riil, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat  direspon secepat mungkin bahkan jika kebutuhan tiba-tiba bergeser dari pola yang sudah diamati. Konsekuensinya pelayanan harus mengacu kepada standar yang jelas dan terukur.  

Tuesday, February 7, 2017

PAD dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah



Sumberdaya Alam bisasanya menjadi obyek utama peningkatan PAD
Berbanding terbalik dapat diartikan semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin kecil  bantuan yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Secara kepemerintahan kondisi ini cukup memberi alasan pengambil kebijakan anggaran untuk menganggap daerah tersebut mampu membiayai sendiri roda pemerintahannya. Itulah yang dimaksud mandiri secara fiskal. Itu pula yang dikendaki oleh Undang-undang pemerintahan daerah. Otonomi tidak saja berarti mengatur pemerintahannya sendiri tetapi juga membiayai roda pemerintahannya.

Ada yang menarik dari besar kecilnya PAD ini. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, mengaitkan besar kecilnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pasal 8).  Biaya Penunjang Operasional dimaksud oleh PP 109/2000 adalah untuk membiayai koordinasi , penangulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besaran biaya penunjang  tergantung besar kecilnya PAD suatu daerah.

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.        sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;

b.        di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;

c.        di atas Rp 50 milyar s/d Rp l00 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;

d.         di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendan Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;



f.         di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.( pasal 9).

Di sini dituntut Kepala Daerah yang bijaksana agar peluang mendapatkan biaya penunjang operasional tidak hanya dialokasikan untuk  operasional Kepala/Wakil Kepala Daerah ( yang bisa disalah pahami ) bahwa PAD hanya dinikmati para petinggi. Artinya hiduplah sederhana saja.

Thursday, February 2, 2017

Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal




Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering dipahami keliru oleh berbagai kalangan. Hal Ini dapat terjadi karena kekeliruan pemahaman. Naiknya PAD dipandang sebagai peningkatan kontribusi Daerah kepada keuangan Negara (pemerintah pusat), sehingga sepantasnya Pemerintah memberi ganjaran (reward) berupa kucuran dana yang lebih untuk pemerintah daerah. Era otonomi sekarang ini pandangan di atas menjadi tidak pas. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  mengamatkan perlunya daerah secara otonom membiayai sendiri roda pemerintah dan pembangunan. Suatu daerah dapat dikatakan mampu menjalankan otonomi jika kemandirian fiskalnya baik.
Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 Kemandirian fiskal (baca kemandirian keuangan) daerah tampak dari besarnya  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dibanding Pendapatan Daerah dari sumber lain. Pendapatan dari Sumber lain dalam hal ini bisa berupa bantuan pemerintah pusat maupun berupa pinjaman. Kemandirian fiskal inilah yang secara keuangan menggambarkan otonomi daerah. Artinya, secara keuangan tergambar kemampuan daerah membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
 Komponen Pendapatan Asli daerah dalam Struktur APBD suatu daerah meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah diantaranya : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.   Pendapatan dari pemerintah (pusat) berupa dana perimbangan: dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Pengukuran kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilakukan dengan menganalisis struktur APBD nya. Pengukuran ini biasa disebut Rasio Kemandirian. Rasio kemandirian merupakan berbanding terbalik dengan bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman .

                                          Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemadirian  = ----------------------------------------
                              Bantuan Pemerintah Pusat + Pinjaman